Dalam kesempatan kali ini, saya pribadi akan mengusik sedikit mengenai status dan peran yang dapat dinilai dari berbagai organisasi sosial yang sangat berbobot seperti DPR, DPD, dll. Namun, ini hanyalah sebuah opini yang tidak merujuk pada satu pihak dan membela pihak lain.
Tanggung jawab adalah hal yang besar yang dipikul oleh seseorang dalam hidupnya. Setiap individu di dunia ini, memiliki tanggungjawab tersendiri baik untuk dirinya dan untuk orang lain. tanggung jawab bukanlah hal yang main-main, ketika kita sudahbaligh kita dikenakan tanggung jawab dalam prsepektif agama (islam) untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama. Seperti sholat, puasa, dll. Hal ini jelas menjadikan setiap manusia tidak bisa hidup dengan seenaknya sendiri dan dituntut untuk hidup yang sesuai oleh norma dan nilai yang ada dalam kehidupan dengan tujuan agar hidup manusia lebih terkendali dan tentram.
Ketika seseorang sudah memahami dan menjalani tanggungjawabnya, maka secara otomatis dia memiliki status dan peran yang ia jalani dalam kehidupannya. Dalam perspektif struktur-fungsionalis, setiap individu menempati suatu status dalam berbagai struktur masyarakat. Status dalam hal ini bukanlah prestise dari posisi individual, melainkan posisi itu sendiri. Individu yang menempati suatu status juga dianggap memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, yang merupan peranandalam status tersebut. Jadi, status dan peranan cenderung berada bersama-sama dalam apa yang disebut Parsons sebagai “Kumpulan Status dan Peranan” (1953: 35-36).
Seseorang yang sudah memiliki tanggungjawab pada status dan perannya, maka orang itu mau tidak mau harus menjadikan status dan peran itu sebagai panduan hidupnya. Misalnya, seseorang memiliki status sebagai orang yang beraga islam. Maka peran yang dijalankan adalah peranan yang berpedoman pada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. dalam hal ini dapat diartikan bahwa pedoman orang tersebut adalah agama islam. Maka ia harus hidup seperti orang islam pada umumnya dan taat pada perintah Allah SWT dan menjauhi yang dilarangan Allah SWT.
Dalam sebuah organisasi sosial status dan peran adalah hal yang sangat penting untuk dapat membagi tanggungjawab sesuai dengan kadar yang tepat. Misalnya seorang ketua memiliki tanggungjawab yang besar terhadap anggotanya jika terjadi kesalahan. Ini menandakan bahwa status ketua akan memberikan peranan yang lebih ekstra dalam menajalani aktifitasnya. Organisasi sosial cenderung digunakan secara longgar untuk merujuk kepada perjumlahan total kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu konteks tertentu. Sedangkan struktur sosial biasanya digunakan untuk merujuk konteks sosial tertentu(Saifudin.2005:170).
Dalam hal ini masyarakat Indonesia kurang memahami secara prakteknya mengenai status dan peran. Terkadang para petinggi yang memiliki status yang tinggi kurang bisa menjalankan peranannya dengan benar. Seringkali ini menimbulkan kesalahan-kesalahan yang malah menjatuhkan martabat dari status yang disandang oleh petinggi tersebut. Kemudian tanggungjawabnya akan menjadi hal yang sia-sia karena ketidak percayaan anggotanya. Hal ini sangat memperihatinkan sekali. Disaat ini, banyak kejadian-kejadian seperti ini terjadi di negara kita ini.
Memang benar, pemahan kita dalam teori sudah benar, namun secara prakteknya seringkali kita dikuasai oleh nafsu kesenangan kita dan akhirnya meninggalkan tanggungjawab terhadap status dan peran yang tengah kita emban. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita tidak melihat jabatan hanya karena statusnya saja, namun kita harus memperhatikan peranan yang akan diemban juga, jika kita merasa mampu untuk menjalankan dan bisa bertanggungjawab maka ambillah kesempatan tersebut. Namun jika merasa tidak mampu lebih terhormat jika kita tidak mengambilnya dan memberikannya pada orang yang mampu. Dengan begitu status akan dapat berjalan secara singkron dengan peran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar