Perkembangan Pendidikan di Papua

Edgar Dalle mengungkapkan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Dari pengertian diatas dapat kita katakan bahwa salah satu peranan pendidikan adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat mendukung pembangunan. Dengan demikian Pendidikan  adalah salah satu komponen penting dalam menggerakan roda pembangunan, bahkan pendidikan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Seperti halnya di Papua, dinamika pembangunan terasa semakin cepat ditandai dengan semakin meningkatnya mutu pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut Kualitas maupun kuantitas pendidikan juga semakin meningkat seiring semakin cepatnya laju pembangunan di tanah Papua.

Semakin banyaknya tokoh nasional baik di kalangan militer, birokrat maupun teknokrat yang berasal dari tanah Papua juga secara tidak langsung menjadi indikator dari semakin meningkatnya kualitas pendidikan di Papua. Sebut saja Annike Nelce Bowaire (juara lomba fisika dunia), Enos Rumansara (Antropolog), Hans Wospakrik (Ahli Fisika ITB), Balthasar Kambuaya (Menteri Lingkungan Hidup), Paulus Waterpauw (Wakapolda Papua), Fredy Numberi (mantan Menteri Perhubungan) dan masih banyak lagi. Perkembangan pendidikan di Papua tidak terlepas dari usaha keras dari pemerintah baik pusat maupun daerah beserta komponen bangsa yang lain seperti TNI/Polri dan tentu saja peran aktif dari seluruh masyarakat khususnya masyarakat Papua itu sendiri.

Peran serta masyrakat dalam peningkatan mutu pendidikan dapat kita lihat dari adanya program Indonesia Mengajar yang di gagas oleh Anies Baswedan. Program ini turut membantu mengatasi masalah keterbatasan tenaga pengajar di daerah terpencil di Papua. Menurut data IndonesiaMengajar.org, tahun 2013 ini terdapat delapan orang tenaga pengajar sukarela yang tersebar di wilayah kabupaten Fak-fak Provinsi Papua Barat. Hal yang sama juga dilakukan oleh pihak TNI. Melalui operasi Pembinaan Teritorialnya, banyak prajurit TNI yang menjadi tenaga pengajar di daerah-daerah terpencil di seluruh wilayah Papua. Prajurit-prajurit TNI tersebut dengan semagat yang tinggi mencoba memberikan karya mereka sebagai guru di wilayah terpencil dengan tetap mengutamakan tugas pokoknya di bidang pertahanan dan keamanan.

Tidak hanya masalah tenaga pendidik, pemerintah juga menggenjot pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan. Secara fisik kita dapat melihat pertumbuhan jumlah bangunan sekolah yang ada di Papua, baik dari tingkat sekolah Dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan juga semakin tumbuh berkembang sehingga memudahkan akses bagi masyarakat Papua untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Demikian juga animo masyarakat untuk mengecap pendidikan juga semakin meningkat, terlihat dengan semakin banyaknya jumlah siswa setiap sekolah dari tahun ke tahun. Peningkatan animo tersebut di respon oleh pemerintah dengan program affirmative Action yaitu memberikan prioritas bagi putra asli Papua yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Perguruan tinggi yang ada di pulau Jawa melalui jalur Beasiswa. Program Affirmative Action ini juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi putra asli Papua yang ingin menjadi perwira TNI. Seperti yang dilansir oleh laman resmi Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) pada hari rabu tanggal 01 Mei 2013 bahwa TNI memberikan kuota bagi 29 Putra Asli Papua disiapkan menjadi calon perwira TNI akan dibagi 20 angkatan darat, empat taruna angkatan udara serta lima taruna angkatan laut. Untuk tahun ajaran 2014 ini bahkan TNI AD memberikan kesempatan lebih besar lagi bagi 24 putra asli Papua yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan di Akademi Militer. Pertumbuhan kuantitas secara fisik tersebut juga diikuti peningkatan mutu tenaga pendidik dengan mengoptimalkan peran Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP). LPMP  secara rutin melaksanakan penataran, seminar maupun pelatihan bagi guru-guru yang ada di wilayah Papua.

Secara umum kondisi peningkatan mutu pendidikan di Papua berjalan dinamis kearah yang lebih baik. Pemerintah baik pusat maupun daerah dibantu oleh seluruh komponen bangsa lainnya terus berupaya mengatasi kendala-kendala yang ada seperti kekurangan tenaga pendidik, fasilitas pendidikan dan infrastuktur penunjang yang belum maksimal. Dengan semangat dan optimisme yang tinggi pendidikan di Papua akan berkembang dengan lebih pesat lagi.