Media massa khusunya TV saat ini menjadi primadona di kalangan masyarakat dibandingakn dengan media lain seperti koran dan radio. Hampir setiap hari masyarakat selalu menonton TV, baik daerah perkotaan maupun yang tinggal di perdesaan. TV menjadi sarana informasi yang selalu terdepan dalam memberitakan berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Hal ini sangat disadari oleh pemilik media yang juga ketua partai politik. Dalam konteks media dan politik, ada premis yang berbunyi “siapa yang memiliki media massa, ia akan menguasai politik.” Hal ini terbukti terjadi di Italia. Mantan Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi merupakanpemilik sebuah perusahaan media, dan dia dapat menguasai politik.
TV di Indonesia dihadapkan pada isu keberpihakan media terhadap salah satu partai politik. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Seperti yang kita ketahui bersama pendiri Partai Nasdem, Surya Paloh menggandeng bos RCTI Hary Tanoesoedibjo. Masyarakat kita sekarang bukanlah masyarakat yang gampang dibodohi, tentu di balik itu semua ada niat dan tujuan untuk menggalang dukungan. Apalagi menjelang pilpres 2014, isu pencalonan Surya Paloh menjadi presiden bukan tidak mungkin dapat terjadi.
Hal ini tidak hanya terjadi pada satu partai saja, TVOne sebagai TV berita selain Metro TV juga disokong oleh pengusaha yang memiliki anak perusahaan dimana-mana. TVOne tidak sendiri dia diperkuat oleh ANTV yang sama-sama dipimpin oleh Bakrie Group. Nama Bakrie sudah tidak asing lagi apabila dikaitkan dengan Partai Golkar. Monopoli penguasaan media bukan hanya terjadi pada saat ini saja, tetapi sudah ada sejak jaman orde baru. Dikhawatirkan, kedua media yang sama-sama dimiliki petinggi partai ini memanfaatkan media sebagai corong parpolnya.
Namun hal ini tidak berlaku bagi wartawan. Seorang wartawan memang menyuarakan berbagai fenomena di masyarakat dan tetap bersikap netral tidak menjadi media corong dari petinggi parpol. Anggapan menyamakan wartawan corong dari partai tentu merendahkan derajat seorang wartawan yang bekerja pada instusi media. Wartawan yang profesional memegang kode etik jurnalisme dalam mencari betrita. Wartawan sebagai kuli tinta setiap hari mencari berita untuk masyarakat, bukan robot yang dapat disetir dan dikendalikan para pemilik kepentingan.
Kedua kekuatan media yaitu TVOne dan MetroTV, apabila tidak disadari oleh media lain, tentu akan menjadi saingan politik yang tidak seimbang. Para penguasa partai politik seharusnya dapat memanfaatkan media dalam bentuk pemberitaan yang berimbang, namum dalam prakteknya hal itu sulit terlaksana. Terlihat adanya perbedaan yang menonjol dalam kampanye iklan antara parpol yang kaya dan parpol yang miskin. Namun sepertinya dewan pers maupun Komisi Penyiaran Indonesia belum bertidak secara serius menangani hal ini.
Secara teorits, pers sebaiknya tidak memihak, harus independent dan kredibel dalam memberitakan informasi kepada masyarakat. Namun prakteknya, pers sering mempunyai kepentingan apalagi jika menyangkut petinggi partai yang menyokong dana media cetak atau media penyiaran seperti TV atau radio.
Dalam pemberitaannya, media harus mengedepankan prinsip obyektif, independen dan berimbang. Namun seperti yang pernah disampaikan Jakob Oetama dalam pidato pengukuhan gelar doktor honoris causa dari Universitas Gajah Mada, “obyektivitas media massa merupakan obyektivitas yang subyektif.” Bisnis industri televisi memang menggiurkan dan sarat akan nilai kapitalisme. Pengusaha yang mempunyai modal besar dapat menggelontorkan uangnya untuk membangun sebuah media penyiaran yang nantinya dapat mendukung kegiatan dan sarana kampanye parpol.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar