May Day atau hari buruh yang diperingati setiap 1 Mei. Peringatan 1 telah dilakukan sejak tahun 1920. Namun memasuki masa pemerintahan orde baru hari buruh tidaklagi diperingati sebab masih adanya sentimental terhadap gerakan yang dilakukan PKIpada masa itu. Kemudian pasca Orde Baru, May Day kembali di rayakan sebagaisimbol hari buruh di Indonesia. Seiring perkembangan waktu May Day lebih diidentikan dengan kegiatan demonstrasi oleh para buruh, para buruh selalu memberikan tuntutan-tuntutan terkait kebutuhan buruh itu sendiri kepada pemerintah.
Pada tahun 2013 para buruh Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Buruh Republik Indonesia melontarkan tuntutan antara lain : melakukan penolakan kenaikan harga BBM, menolak upah murah yang masih diterapkan di beberapa provinsi seperti Bali (55,79 %), Maluku utara (70,31%), Gorontalo (73,33%), dan Kalimantan Barat (75,56%), Revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pemerkentrans) No. 13/2012 tentang kebutuhan Hidup Layak (KHL). Jumlah KHL sebanyak 60 item belum merepresentasikan kebutuhan hidup rill pekerja lajang yang seharusnya mencapai 84 item, menolak ijin penangguhan upah minimum secara nonprosedural oleh pemimpin daerah karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada.
Pada tahun 2014, perayaan May Day diprediksi akan ditandai dengan semakin maraknya aksi-aksi demonstrasi dan unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia, hal ini didasarkan atas situasi tahun 2014 yang bernuansa politik, serta jadwal antaraperayaan May Day dan pelaksanaan Pemilu Presiden di Indonesia menyebabkan semakin banyak pihak yang akan mempolitisasi para buruh untuk melakukan unjuk rasa demi kepentingan pihak dan bertujuan untuk menjatuhkan dan menyudutkan pemerintah Indonesia.
Politisasi salah satu pihak demi kepentingannya terhadap kaum buruh juga menyebabkan ketidaktercapaian kesejahteraan buruh. Buruh seakan dimotori oleh kepentingan-kepentingan yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk pencapaian kesejahteraannya. Selain itu semakin banyaknya jaringan perserikatan buruh yang sekarang sudah merambah ke setiap desa di Indonesia. Dengan jaringan tersebut maka semakin banyak tuntutan-tuntutan yang diajukan dari setiap orang yang selanjutnya mengakibatkan akumulasi tuntutan semakin banyak ditingkat petinggi perserikatan , dengan banyaknya akumulasi tersebut menyebabkan semakin beragam dan banyak tuntutan-tuntutan yang berskala nasional dari perserikatan buruh kepada pemerintah ataupun kepada perusahaan tempat buruh tersebut bekerja.
Dengan adanya masalah tersebut sebaiknya pemerintah melalui lembaga-lembagaterkait melakukan pendeteksian, pencegahan, dan peminimalisasian terhadap politisasi buruh yang dapat mencederai pesta demokrasi dan menyadarkan para buruh terhadap adanya politisasi yang telah dilakukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang pada akhirnya akan merugikan kaum buruh itu sendiri. Melalui lembaga kepolisian pemerintah juga dapat melakukan pengamanan situasi dan kondisi pada pelaksanaan hari buruh agar perayaan hari buruh ditandai dengan kebahagian dan kedamaian serta terciptanya rasa solidaritas yang baik buka malah diisi dengan aksi unjuk rasa dan demonstrasi di berbagai tempat terlebih aksi brutalisme dan anarkhisme yang jauh dari budaya orang Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar