Akhir-akhir ini media pemberitaan kita tidak hanya diramaikan soal pemberitaan politik menjelang pilpres saja, melainkan juga soal penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, yaitu lokalisasi “Dolly.” Lokalisasi ini terletak di Surabaya, kota yang cukup bersejarah dan tua. Selama bertahun-tahun, lokalisasi ini hidup berdampingan dengan wilayah sekitarnya yang juga cukup ramai.
Namun akhir-akhir ini tempat ini menjadi sorotan media karena isu penutupan yang akan dilakukan oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. langkah penutupan ini pun diudukung oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Langkah ini dilakukan untuk menghilangkan image kota Surabaya sebagai salah satu sarangnya PSK (Pekerja Seks Komersial) yang berada di lokalisasi ini dan beberapa lokasi lokalisasi lainnya. Banyak tanggapan pro dan kontra yang dikeluarkan. Pihak yang pro mengatakan bahwa lokalisasi tersebut harus ditutup karena menjadi sarang maksiat. Di sisi lain, pihak yang kontra menyatakan bahwa melalui cara inilah mereka menyambung hidup mereka dari hari ke hari.
Menimbang apa yang terjadi tersebut, saya melihat bahwa permasalahan ini merupakan sebuah permasalahan yang sudah cukup mengakar dan agak sulit untuk diselesaikan. Memang, kita dapat mengambil contoh salah satu penutupan lokalisasi terbesar yang berada di Jakarta, yang dikemudian hari lokasi tersebut diubah menjadi asrama haji. Tetapi kalau melihat realita kota Jakarta saat ini, banyak PSK yang tersebar dan tidak terpusat, atau malah berada di kantong-kantong PSK seperti Jatinegara dan daerah lainnya yang justru lebih banyak dan lebih parah dari sebelumnya. Daerah-daerah penunjang pun seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor mendapat imbas dari hal ini. Para PSK tersebut berhamburan ke seantero Jakarta dan juga daeran pinggiran, yang justru menambah buruk masalah ini.
Jika kita melihat upaya penutupan “Dolly,” saya mellihat upaya ini sebagai sesuatu yang menjadi “pedang bermata dua.” Di satu sisi, hal ini konon dapat meredam penyakit masyarakat yang merebak di Surabaya. Namun di sisi lain, hal ini dapat menjadi boomerang bagi Pemkot dan Pemprov ketika para PSK tersebut justru menjajakan diri di jalan-jalan raya. Masalah yang lebih massive akan muncul dan razia-razia saja tidak cukup untuk meredam mereka, bahkan justru membuat fenomena penyakit masyarakat tersebut semakin bertumbuh. Kalau hal tersebut terjadi, maka tidak ada pihak yang mau disalahkan dan mau bertanggung jawab atas hal tersebut.
Pada akhirnya, saya harus kembali memakai referensi negara tetangga sebagai contoh pengelolaan lokalisasi yang cukup baik. Saya mengambil contoh di De Wallen, Amsterdam. Kawasan ini merupakan kawasan yang cukup besar dan tidak hanya menawarkan para PSK saja, melainkan juga menjual ganja (cannabis). Dalam perkembangannya, ada beberapa rumah penjaja yang ditutup karena bermasalah, namun yang lain tetap terbuka untuk umum selama mereka tidak bermasalah dengan kejahatan ataupun tindakan kriminal lainnya. Kawasan ini pun menjadi sumber pemasukan dan dikelola dengan baik oleh Pemkot Amsterdam. Para PSK di tempat ini memiliki kualifikasi yang baik, dan sesuai dengan standar Eropa. Dampaknya, para PSK di Amsterdam terlokalisir di tempat tersebut dan tidak terlalu banyak yang berkeliaran di jalan-jalan.
Melalui tulisan ini, saya pada dasarnya mendukung penutupan lokalisasi tersebut seandainya sudah disediakan solusi yang solutif bagi para PSK dan mereka yang terdampak. Pemberian uang dan pelatihan menurut saya tidaklah cukup, harus ada sebuah lapangan pekerjaan baru dan pendidikan akademis yang diberikan kepada mereka. Jika tidak, maka dapat dipastikan mereka kembali ke pekerjaan yang lama dan akan membuat masalah baru yang lebih besar dari sebelumnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar