Ayo Perangi Kemiskinan!

Ayo, Perangi Kemisinan! Ini adalah sebuah slogan yang sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Terutama mengenai cengkeraman kemiskinan missal di tengah badai bencana ditambah semakin sulitnya situasi ekonomi yang ada di Indonesia ini. Memang, kita sebagai manusia tidak boleh bersikap pesimis ataupun optimis yang membabibuta atas krisis kebangsaan yang berupa jerat kemiskinan yang semakin lama semakin melilit negeri ini. Persoalan terpenting untuk saat ini bukanlah berlama-lama untuk memperdebatkan angka resmi berapa jumlah kemiskinan yang ada. Karena yang lebih nyata, bagaimana mengurangi angka kemiskinan yang ada serta solusi penanggulangannya.

Kemiskinan timbul dari beberapa faktor gabungan dan berbagai bidang seperti persoalan ekonomi, politik, pendidikan, social-budaya, dan juga masalah pola pikir bangsa ini yang juga termasuk dalam faktor yang ada. Oleh karena itu, perang untuk melawan kemiskinan tidak mutlak berdiri sendiri, melainkan peperangan melawan kemiskinan itu juga harus bersinergi dengan adanya pembenahan dalam bidang multisektoral. Telah banyak analisa tentang kemiskinan oleh para pakar dengan berbagai solusi yang musti dihadirkan. Berbagai program untuk mendorong perekonomian pun telah lengkap yang dikeluarkan oleh Kantor Menko Perekonomian. Yakni antara lain adalah; tiga paket kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan iklim, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan sector keuangan, dan itu semua juga sudah lengkap dengan matriks jadwal pencapaian serta departemen yang harus mempertanggung jawabkannya. Akan tetapi selalu saja ada yang terjebak dalam program-program tersebut. Karena tidak cukupnya keberanian yang dimiliki untuk melaksanakannya. Toh kalaupun itu dilaksanakan, pasti selalu ada kontraproduktif dengan rumusan yang telah digariskan. Tidak ada satupun yang menyangkal betapa kaya rayanya negeri kita ini. Namun,mengapa rakyat di negeri ini masih tetap tenggelam dalam kemiskinan? Salah satu jawabannya adalah sikap mental bangsa ini yang kuat akan merusaknya daripada kemampuan untuk menjaga dan melestarikan kekayaan yang ada ini. Mungkin ini adalah salah satu faktor mengapa rakyat di negeri ini hidupnya semakin susah ? Apakah yang salah dalam hal ini ?.

Sesungguhnya dapat dibilang sudah lama kita lemah dalam urusan dibidang administrasi kependudukan. Yang artinya, kita tidak memiliki data kependudukan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, data kependudukan yang menjadi data resmi nasional, serta acuan disetiap program yang dibuat oleh pemerintah. Dulu hanyan mengandalkan dua sumber ketika kemiskinan itu dibicarakan, yaitu dengan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dan data Keluarga Pra-Sejahtetra BKKBN, dan sekarang juga ada data kemiskinan versi BLT atau Raskin yang kita punya.

Bangsa ini sudah terlalu terbiasa dalam bertindak manipulatif. Bahkan untuk urusan rakyat miskin pun data yang berbeda akan tersaji untuk kepentingan yang berbeda juga. Kita lihat saja perilaku kepala daerah yang sudah tega menyembunyika kemiskinan di wilayahnya memimpin, apabila data yang diminta itu dimaksudkan sebagai data pemeringkatan status kemiskinan. Mereka sebagai pejabat daerah tidak ingin wilayahnya tersebut dianggap yang tertinggal, dan kepemimpinannya yang dinilai gagal. Namun malah sebaliknya, bila data yang dimaksudkan untuk menghitung dana bantuan kemiskinan yang akna diberikan pemerintah pusat untuk wilayahnya, tidak jarang kepala daerah yang sengaja membengkakkan jumlah penduduk miskin di wilayahnya.

Ini sangat disayangkan, data BPS dan BKKBN yang kurang bisa dipakai untuk poverty targeting yang gunanya bisa melacak siapa sesungguhnya yang berhak medapatkan dana kompensasi tersebut.  Data BPS secara inheren dirancang untuk melihat kecenderungan umum kemiskinan yang diukur melalui suatu garis kemiskinan. Data ini tidak berguna untuk mengambil kebijakan yang kental mengandung tujuan targeting. Sementara, data BKKBN bermasalah dalam penetapan definisi kemiskinannya. Kendati data ini memiliki disagregrasi yang lebih baik daripada data yang ada diperoleh BPS, indikator dan metodologi yang dipakai debatable. Akibatnya perselisihan sering terjadi di lapangan ketika data ini dipakai untuk memisahkan antara kelompok miskin dan kelompok tidak miskin dari target kebijakannya.

Berangkat dari kenyataan yang ada tersebut, kejujuran dalah modal yang paling utama. Karena melalui kejujuran, sehingga data yang dikumpulkan dan yang disajikan tidak menjadi data yang bias. Kebijakan pembangunan pun bisa dususun dengan lebih terarah. Pemerintah juga harus bersikap jujut dengan kenyataan yang ada dan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan berlapang dada untuk mengungkapkannya. Lalu, bagaimanakah solusi dalam hal ini ?.

Persoalan kemiskinan yang ada merupakan persoalan dalam jangka yang panjang. Solusi yang dihadirkan bisa dibilang merupakan proyek masa depan. Jika sejarah adalah cermin, maka tidak ada proses yang instan dalam penanggulangan dalam hal kemiskinan. Kebijakan berupa Bantuan Langsung Tunai atau yang biasa disebut dengan BLT ini meskipun penting, namun hanya merupakan kebijakan pelipur lara rakyat miskin. Ibarat pemerintah memberikan “ikan” bukan “kail” kepada penduduk miskin. Maka akibatnya mereka kurang bisa kreatif “memancing” ditengah arus derasnya kenaikan harga BBM akhir-akhir ini.

Seperti halnya pemberantasan korupsi yang akhir-akhir ini gencar diberitakan, kemiskinan juga harus dijadikan musuh bersama yang harus diperangi. Keterlibatan seluruh elemen bangsa ini merupakan dasar sesungguhnya memerangi sumber kerisauan yang membelenggu. Sejauh ini masyarakat miskin masih dijadikan objek garapan yang belum pada level partisipasi aktif dalam mengobati penyakit social yang sedang mereka derita. Tanpa adanya perlibatan dinamis masyarakat miskin, agenda untuk pengurangan angka kemiskinan di bangsa ini hanya ada di dunia angan-angan dan ide saja. Selain itu juga kita dituntut untuk menciptakan pertumbuhan yang merata untuk mengut=rsngi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus menjadi pertumbuhan untuk semua, bukan untuk sekelompok kecil di bangsa Indonesia ini. Kebijakan nyata yang pro-rakyat miskin harus dilaksanakan. Bukan bualan pemerintah dan jargon politik semata. Masyarakat golongan bawah kurang mempunyai akses terhadap faktor produksi seperti, tenaga kerja, modal, tanah, dan entrepreneur. Kebijakan dalam pembangunan haruslah mengarah pada tingkat pemerataan yang tinggi dan kemandirian yang besar. Dalam menghadapi persaingan global yang semakin sengit ini, yang dibutuhkan adalah sikap opotisme untuk mandiri pada eradigital dan ditengah orde dunia yang semakin kompleks ini.

Seluruh elemen yang ada pada bangsa ini harus bahu-membahu mengatasi persoalan yang bersifat multisektoral. Harus lahir tindakan yang cepat untuk malapetaka/bencana berupa kemiskinan. Bangsa ini sangan membutuhkan yang namanya karya. Penyelesaian kemiskinan akan berbanding lurus dnegan produktivitas dan karya kita sembagai anak bangsa. Selama 68 tahun negeri ini merdeka, lebih banyak hal yang dirusak daripada hal yang diciptakan. Ini mengakibatkan bukan hanya kekayaan alam yang jauh berkurang, tetapi hutang Negara yang begitu menumpuk dan berat untuk dibayar. Kalau kita sebagai masyarakat masih megakui bangsa ini adalah bangsa kita, maka bangunlah Negara ini. Jangan malah merusaknya. Banyak sekali hal yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai Negara yang maju, sejahtera, dan bersatu. Untuk mencapai itu kita harus mempunyai modal utama yang harus dihadirkan adalah sikap yang unggul, yaitu semangat kebangkitan akibat heroisme untuk mencapai keunggulan bangsa atau lebih akrabnya disebut dengan budaya yang unggul.